ASPEK-ASPEK PIDANA DALAM HUKUM PAJAK

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Hukum Pidana Fiskal itu termasuk hukum pidana Khusus. Ada juga pendapat yang menggolongkan Tindak Pidana Fiskal termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi, jadi termasuk tindak pidana Khusus. Juga putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, memasukkan Tindak Pidana Fiskal dalam kategori Tindak Pidana Korupsi. Jadi termasuk Tindak Pidana Khusus.

Tindak pidana

Van der Tas menguraikan Tindak Pidana atau Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana. Fockema Andre menjelaskan Strafbaar feit sebagai "delict vergrijp feit waartegen straf is bedreigd, dat tot strafvervolgingaanleiding kan geven inzake in het gemene strafrecht, krachtens strafbedreiging in daaraan voorafgegaan wetteijk voorschrift".

Dalam hubungan ini kami mengartikan tindak pidana fiskal sebagai ;
a. perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan melalui orang
b. yang memenuhi perumusan undang-undang
c. yang oleh undang-undang diancam dengan pidana (straf)
d. yang melawan/bertentangan dengan hukum
e. yang merugikan masyarakat/orang
f. yang dilakukan dibidang perpajakan

Sumber Hukum Tindak Pidana Fiskal

Sumber hukum tindak pidana fiskal (vindbronnen) terdapat dalam berbagai undang-undang, yaitu:
I. Dalam Undang-undang Pajak
II. dalam KUHP

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan diatur dalam undang-undang pajak, tetapi ada juga tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan yang diancam dengan pidana dalam KUHP.

I. Tindak Pidana Fiskal yang diberi Ancaman Pidana dalam peraturan Perundang-undangan Pajak

A. Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944
1. Pasal 23:
(1) Barangsiapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan sengaja mengisi surat pemberitahuan sebagai dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf a, dengan keterangan-keterangan yang tidak benar, atau tidak lengkap, maka jika hal itu dapat menimbulkan kerugian untuk negara, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak sepuluh ribu rupiah.
2. Pasal 24:
Barang siapa kepada pejabat yang dibebani ketetapan pajak atau kepada seorang ahli atau juru bahasa, yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 huruf c ditunjuk untuk memeriksa pembukuan itu dan surat-surat lain, dengan sengaja menyerahkan atau memperlihatkan suatu buku atau tulisan lain yang palsu atau dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun.
3. Pasal 25:
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar perahasiaan yang diwajibkan pada Pasal 21 (rahasia jabatan), dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak enam ratus rupiah.
(2) Barangsiapa bersalah atas terjadinya pelanggaran perahasiaan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(3) Penuntutan tidak dilakukan selain atas pengaduan orang terhadap siapa perahasiannya dilanggar.
4. Pasal 26:
(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak atau tidak sepenuhnya mencukupi kewajiban yang dimaksud pada Pasal 22 (memberi segala keterangan atau memperlihatkan semua buku yang diminta) atau oleh karena melakukan tindakan atau mengabaikan sesuatu, dengan sengaja menbuat atau ikut membuat supaya kewajiban itu tidak sepenuhnya dicukupi, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak lima ribu rupiah.
(2) Barangsiapa bersalah atas tidak atau tidak sepenuhnya dicukupinya kewajiban dimaksudpada ayat 1, dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama sebulan atau hukumsn denda paling banyak seribu rupiah.
5. Pasal 28a:
Bilamana hukuman menurut Pasal 23 menjadi pasti, maka setelah lewat batas waktu yang ditentukan pada Pasal 14d (selama sejak akhir tahun takwim itu tidak lewat 3 tahun) dilakukan Tagihan Kemudian terhadap pajak.

Peristiwa dalam pasal-pasal tersebut di atas dianggap sebagai kejahatan, dan pula berlakuatas peristiwa yang dilakukan di luar indonesia (Pasal 27 dan 28).

B. Ordonansi Pajak Perseroan 1925

1. Pasal 47:

(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan, kalau dari perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian pada negara.
(2) ...... dan seterusnya.

2. Pasal 48:

Dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dihukum:
ke-1: Barangsiapa dengan sengaja kepada Kepala Inspeksi Pajak, kepada pegawai yang oleh Kepala Inspeksi Pajak diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pembukuan dan surat-surat yang dijadikan dasar pembukuan atau kepada ahli atau juru bahasa yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 43 memperlihatkan atau menyerahkan untuk diperiksa, tulisan-tulisan palsu yang atau dipalsukan seolah-olah surat-surat itu benar dan tidak dipalsukan.
ke-2: Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan tertulis yang palsu atau dipalsukan, berhubung dengan permintaan dimaksud pada Pasal 43a (permintaan yang ditujukan kepada pihak ketiga seperti bankir, kasir, pemegang kantor administrasi yang karena pekerjaan atau perusahaannya menyimpan atau mengurus keuangan/kekayaan pihak ketiga).

3. Pasal 49:

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kerahasiaan yang diharuskan pada Pasal 44 (rahasia jabatan) dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi enam bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
(2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan pelanggaran kerahasiaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

4. Pasal 49a:

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak mencukupi sepenuhnya kewajiban yang tertera pada Pasal 43a ( bankir, kasir, pihak ketiga yang menyimpan atau mengurus keuangan atau kekayaan wajib pajak), maupun dengan jalan berbuat atau tidak berbuat, dengan sengaja menyebabkan atau ikut menyebabkan bahwa kewajiban ini tidak sepenuhnya dicukupi, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.
(2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan bahwa kewaspadaan tertera dalam ayat dahulu tidak atau tidak sepenuhnya dicukupi, dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

C. Pajak Kekayaan 1932

Pasal 60: Pemberitahuan Palsu.
(1) Mereka yang dengan sengaja melakukan pemberitahuan sebagai sebagai yang dimaksud di Bab VIII, yang tidak benar atau tidak lengkap, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan, atau dikenakan denda sebanyak paling tinggi Rp 10,000,00 bilamana karena itu dapat timbul kerugian bagi negara.
(2) ......

Pasal 61: Lain tulisan palsu.
Mereka yang dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku atau lain tulisan yang palsu atau yang dipalsukan, seakan-akan itu benar atau tidak dipalsukan kepada Kepala Inspeksi Keuangan atau kepada pegawai pajak ataupun kepada ahli atau juru bahasa yang ditunjuk menurut Pasal 28 ayat 1 untuk melakukan pemeriksaan pembukuan dan lain-lain surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

Pasal 62: Pelanggaran perahasiaan.
(1) Mereka yang dengan sengaja melanggar perahasiaan yang ditentukan di Pasal 53, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 600,00.
(2) Mereka yang karena kesalahannya menyebabkan pelanggaran perahasiaan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 300,00.
(3) Tidak dilakukan penuntutan, selain atas pengaduan mereka, terhadap siapa pelanggaran perahasiaan itu telah dilakukan.

Pasal 63: Kejahatan.
Peristiwa-peristiwa yang dihukum di ordonansi ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 64: Penyidik.
Selain pegawai dan pejabat,yang pada umumnya bertugas untuk mengadakan pengusutan peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum, maka juga pegawai-pegawai Jawatan Pajak ditugaskan untuk pengusutan peristiwa-peristiwa yang dinyatakan dapat dihukum di ordonansi ini.

D. Pajak Rumah Tangga

Pasal 43: Bab XI Aturan-aturan hukuman.

(1) Dihukum dengan denda sebesar RP 10,00 sampai Rp 500,00.
1. Pemberitahuan harga sewa lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya, pemberitahuan yang kerendahan ata sama sekali tidak memberitahukan jumlah sepeda motor dan mobil, dan tidak melakukan pemberitahuan dalam tempo yang telah ditetapkan.
2. Perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan barang dari penaksiran pejabat, begitu pula pemberitahuan yang tidak betul perihal macamnya sepeda motor dan mobil....
3. Menolak masuknya ahli-ahliyang mempunyai tugas melakukan penaksiran nilai sewa di antara waktu pagi jam 6 dan siang jam 2 atau siang jam 4 sampai jam 6 sore.
4. Tidak melakukan pemberitahuan ataupun melakukan pemberitahuan yang tidak betul atau tidak lengkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 Pasal 17.

(2) Bilamana perlu kekuasaan umum memberikan bantuan agar ahli-ahli yang termaksud di ayat 1 ke-3 di atas dapat masuk.

(3) Menolak masuknya ahli-ahli yang mempunyai tugas melakukan penaksiaran niulai perabot selama jam-jam tersebut di atas mempunyai akibat, bahwa tidak melakukan penaksiran dan tarif yang dimaksud di Pasal 28 dilakukan. Biaya penaksiran dibayar, seakan-akan telah ada penaksiran.

E. Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 19:
(1) Barangsiapa yang tidak seluruhnya memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 17 dihukum dengan hukuman denda paling tinggi Rp 500,00 terkecuali apa yang ditentukandalam ayat 3 dan 4.
(2) Barangsiapa yang dalam surat pemberitahuannya sebagai yang termaksud dalam Pasal 10, melakukan pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap untuk diri sendiri atau untuk orang lain, dihukum dengan hukuman denda paling tinggi RP 1.000,00 jika karena itu dapat timbul kerugian bagi negara.
(3) Pengemudi suatu kendaraan bermotor sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1, yang dengan kendaraan itu berada di jalanan dan tidak mempunyai kartu pajak yang bersangkutan dengan kendaraan bermotor itu, atau kartu ini atas permintaan sebagai yang termaksud dalam Pasal 17 ayat 1 tidak hendak menunjukkannya, dihukum dengan hukuman denda paling tinggi Rp 100,00.
(4) (Stbl. 1939 No. 603) Barangsiapa, yang dengan sengaja mempergunakan di jalanan suatu kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam ayat 5 dari Pasal 6, tanpa dilakukan pemberitahuan yang diharuskan perihal kendaraan bermotor itu, dihukum dengan huykuman penjara paling lama 3 bulan atau dengan hukuman denda paling tinggi Rp500,00.

Pasal 20:
(1) Jika suatu peristiwa, yang dalam ordonansi ini dinyatakan dapat dihukum, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka penuntutan pidana dilakukan dan hukuman dijatuhkan kepada anggota-anggota pengurus yang berkedudukan di Indonesia atau dalam hal anggota-anggota ini tidak ada kepada wakil dari badan hukum itu di Indonesia.
(2) (Stbl. 1937 No. 33). Apa yang ditentukan dalam ayat yang lalu juga berlaku terhadap badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil daripada badan hukum lain.

Pasal 21:
Hal-hal yang dinyatakan dapat dihukum dalam ordonansi ini dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 22:
(Stbl. 1939 No. 603). Selain pegawai negeri dan pekerja, yang pada umumnya mempunyai tugas mengusut hal-hal yang dinyatakan dapat dihukum, maka juga bertugas dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran dari ordonansi ini orang-orang yang ditunjuk dalam Pasal 53 dari ordonansi lalu lintas dan pegawai-pegawai Jawatan Bea dan Cukai.


F. Pajak Penjualan 1951

Bab XII. Peraturan Pidana.
Pasal 39:
Barangsiapa dengan sengaja mengisi surat pemberitahuan seperti disebut dalam Pasal 10 ayat 1 ataupun daftar seperti itu dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2, yang tidak benar atau kurang lengkap untuk dirinya sendiri atau orang lain, jika oleh karena itu mungkin diderita kerugian oleh negara dihukum penjara setinggi-tingginya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya seratus rupiah.

Pasal 40:
Dengan hukuman penjara setinggi-tinginya dua tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah dihukum:
ke-1 Barangsiapa dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku palsu atau dipalsukan atau surat-surat lainnya yang palsu atau dipalsukan seakan-akan buku dan surat-surat itu benar dan tidak dipalsukan, kepada inspektur atau kepada pegawai dan orang dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1.
ke-2 Barangsiapa, berhubung dengan suatu tuntutan daimaksud dalam Pasal 34, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dipalsukan seakan-akan keterangan itu adalah benar dan tidak dipalsukan.

Pasal 41:
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kewajiban menyimpan rahasia dimaksud dalam Pasal 33, dihukum penjara setinggi-tingginya enam bulan atau didenda sebanyak-banyaknya dua ribu rupiah.
(2) Barangsiapa dipersalahkan melanggar kewajiban menyimpan rahasia dihukum kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau didenda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.
(3) Penuntutan tidak diadakan selain daripada atas pengaduan orang, terhadap siapa kewajiban menyimpan rahasia dilanggar.

Pasal 42:
Barangsiapa dengan sengaja tidak atau tidak selengkapnya memenuhi suatu kewajiban tersebut dalam Pasal 34 atau dengan sengaja oleh tindakan atau oleh tak bertindak mengakibatkan atau dengan sengaja turut mengakibatkan, bahwa kewajiban itu tidak atau tidak selengkap-lengkapnya dipenuhi, dihukum penjara setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

Pasal 43:
(1) Barangsiapa tidak, tidak selengkapnya atau tidak pada temponya membayar pajak menurut Pasal 9, dihukum denda sebanyak-banyaknya sepuluh kali jumlah pajak yang kurang bayar.
(2) Penuntutan hukuman karena pelanggaran tersebut dalam ayat pertama tidak diadakan, jika inspektur menganggap ada alasan untuk menetapkan pajak menurut Pasal 14 ayat 1.

Pasal 44:
Dengan denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukum:
ke-1 Brangsiapa tidak atau tidak segenapnya memenuhi suatu kewajiban tersebut dalam Pasal 10 dan 34.
ke-2 Barangsiapa tidak atau tidak segenapnya menuruti peraturan umum yang ditetapkan dengan kuasa undang-undang ini oleh Menteri Keuangan atau oleh Direktur Jenderal Iuran Negara.

Pasal 45:
(1) Peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 39, 40, 41, ayat 1 dan 42 dianggap kejahatan.
(2) Peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 41 ayat 2, 43 dan 44 dianggap pelanggaran.

Pasal 46:
(1) Apabila suatu peristiwa dalam undang-undang ini dapat dihukum, dilakukan oleh atau dari pihak badan hukum, maka penuntutan di muka hakim diadakan terhadap dan hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus.
(2) Hukuman tidak dijatuhkan kepada seorang pengurus, jika ternyata bahwa hal itu terjadi di luar perbuatannya.

Pasal 47 (Penyidikan).
(1) Selain dari pegawai yang pada umumnya berkewajiban mengusut peristiwa yang dapat dihukum, maka juga turut berkewajiban untuk mengusut peristiwa yang dapat dihukum dalam undang-undang ini pegawai jawatan pajak, jawatan akuntan pajak dan jawatan bea dan cukai yang ditunjuk oleh atau dengan kuasa Pasal 34 ayat 2.
(2) Mereka yang diserahi kewajiban untuk mengusut, juga mereka yang ikut serta dapat masuk ke dalam semua tempat, di mana menurut sangkaannya terdapat benda-benda yang agaknya penting untuk menetapkan utang pajak.
(3) Selama benda-benda yang didapat itu dapat dipergunakan untuk mendaptkan peristiwa yang dapat dihukum, maka pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 berhak menyita benda-benda itu dan menurut penyerahannya, jika perlu dengan pertolongan polisi.
(4) Mengenai bangunan-bangunan, hanya dapat dimasuki antara jam tujuh pagi dan enam petang.

Pasal 48:
Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai untuk mencegah penuntutan di muka hakim mengenai peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 43 dan 44.


G. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Bab VIII. Ketentuan Pidana.
Pasal 38:
Barangsiapa karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun/atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 39:
(1) Barangsiapa dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan/atau
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau
d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan/atau
e. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya; dan/atau
f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan/atau denda setinggi-tingginya sebesar emapt kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau yang tidak bayar.
(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilipatkan dua apabila seseotang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Pasal 40:
Tindak pidana dibidang perpajakan tidak dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 41:
(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabta sebagimana dimaksud Pasal 34 dipidana dengan pidan penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

Pasal 42:
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 (1) adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 (2) adalah kejahatan.

Pasal 43:
Ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak.


H. Aturan Bea Materai

Pasal 122. (Teks resmi Perpu No. 18 dalam LN 1959 No. 111).
(1) Dihukum dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ialah:
ke-1 barangsiapa dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan salinan atau petikan dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat 2 undang-undang ini, dengan maksud untuk digunakan oleh orang lain seolah-olah tanda itu benar dan tidak palsu, jika dari penggunaan itu ditimbulkan kerugian;
ke-2 barangsiapa dengan sengaja pada salinan atau petikan menyebutkan jumlah bea materai yang dipungut bertentangan dengan kebenaran, jika karena pencatatan itu ditimbulkan kerugian.
(2) Peristiwa-peristiwa yang dihukum menurut pasal ini dianggap sebagai kejahatan.


I. Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti

Bab VI. Peraturan-peraturan pidana.
Pasal 20:
(1) (UU No. 10 Tahun 1970 LN 1970 No. 45).
Barangsiapa dengan sengaja memasukkan surat pemberitahuan seperti diamksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang tidak benar atau tidak lengkap, barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang termaksud dalam Pasal 11 yang tidak benar isinya, dan barangsiapa pada permohonan pengembalian pajak atas bunga, deviden dan royalti termasuk dalam Pasal 12 ayat (1), dengan sengaja mengajukan hal-hal yang tidak benar maka jika karena itu ditimbulkan kerugian bagi negara, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan.
(2) (UU No. 10 Tahun 1970 LN 1970 No. 45).
Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku jika orang yang memberitahukan, yang memberi surat keterangan atau yang mengajukan permohonan, selama hal itu belum diketahui oleh kejaksaan, dengan kehendak sendiri melakukan pemberitahuan, memberikan surat keterangan atau memberitahukan hal-hal yang baru yang benar dan lengkap, asal orang-orang yang bersangkutan tersebut di atas Kepala Inspeksi Pajak belum diminta untuk memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut.
(3) (UU No. 10 Tahun 1970 LN 1970 No. 45).
Bila hukuman menurut ayat (1) telah menjadi pasti, maka dapat dilakukan tagihan kemudian, juga setelah lampau jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (5) sampai dengan ayat (7) berlaku sesuai.

Pasal 21:
Barangsiapa kepada Kepala Inspeksi Pajak, kepada pegawai yang ditunjuk olehnya, atau kepada pegawai ahli yang diperbantukan, dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku-buku atau surat-surat yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah buku-buku atau surat-surat itu tidak palsu dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi dua tahun.
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar perahasiaan yang diwajinkan dalam Pasal 18, dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda paling banyak enam ratus rupiah.
(2) Barangsiapa bersalah atas terjadinya pelanggaran perahasiaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau hukuman denda paling banyak tiga ratus rupiah.
(3) Penuntutan tidak dilakukan selain atsa pengaduan orang terhadap siapa perahasiaan dilanggar.

Pasal 23:
Peristiwa-peristiwa ini yang dapat dituntut berdasarkan Pasal-pasal 20 sampai dengan Pasal 22 dianggap sebagai kejahatan.


J. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Pidana
Pasal 38:
Setiap orang yang karena kealpaannya:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 39:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja:
a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
b. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakantanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dalam rangkamengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusiyang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukanoleh Wajib Pajak.

Pasal 41:
(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinyakewajiban pejabat sebagimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Pasal 41A:
Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 41B:
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


II. Tindak Pidana yang Dilakukan di Bidang Perpajakan yang Diancam dengan Hukuman Pidana dalam KUHP

A.Perbuatan penyuapan yang dilakukan oleh wajib pajak atau orang lain, diancam dengan hukuman pidana dalam Pasal 209 KUHP paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, yaitu barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (Perbuatan ini oleh UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dimasukkan dalam kategori Tindak Pidana Korupsi).

B. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, Pasal 242 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

C. Pemalsuan Materai, Pasal 253 KUHP.
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu, barangsiapa meniru atau memalsu tanda tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materai itusebagai materai yang asli dan tidak palsu atau yang sah. Barangsiapa dengan maksud yang sama membikin materai tersebut dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

D. Pemalsuan Surat, Pasal 263 KUHP.
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-oalh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

E. Membuka Rahasia, Pasal 322 KUHP.
(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara palinmg lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap orang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

F. Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 KUHP.
(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
(2) ...........dan seterusnya.

G. Penggelapan, Pasal 372 KUHP.
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

H.1. Kejahatan Jabatan, Pasal 417 KUHP.
Seorang pejabat atau orang lainyang diberi tugas menjalankan suatu jabatn umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai barang-barangyang dipergunakan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai barang-barangitu atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Tindak pidana ini berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

2. Pasal 418 KUHP.
Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Tindak pidana ini berdasarkan UU No. 3 tahun 1971 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

3. Pasal 419 KUHP.
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:
3.1. Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
3.2. Orang yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena sipenerima telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pasal ini termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

4. Pasal 421 KUHP.
Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseoarang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

5. Pasal 425 KUHP. Pemerasan oleh pejabat.
Diancam karena melakukan pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
5.1. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran seolah-olah berutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya.
5.2. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya.
5.3. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak, padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

I. Pelanggaran Jabatan, Pasal 552 KUHP.
Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu, sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Siapa Bermain

1. PT RUSLI VINILON SAKTI

PT RUSLI VINILON SAKTI adalah perusahaan yang beralamat di Jl. Kenari II No. 4, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 01.317.925.4-023.

Bahwa, PT RUSLI VINILON SAKTI adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri Pipa dan Selang dari Plastik.

Bahwa, laporan keuangan PT RUSLI VINILON SAKTI secara berkala diaudit oleh auditor independen. Terkait laporan keuangan yang berakhir pada tahun buku 2005 dan 2006, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS.

Dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan modus merekayasa laporan keuangan tahunan/pembukuan ganda. Melanggar :

- UU No 18 Tahun 2000, Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- UU No 16 Tahun 2000, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
- UU No 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


2. PT RUHAAK PHALA INDUSTRI (Ltd)


PT Ruhaak Phala Industri (Ltd) adalah perseroan yang berkedudukan di Intercon Plaza Blok C No 12 A Taman Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Utara Jakarta Barat 11630, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.243.818.0-035.000. Dan alamat pabrik Jl. Pajajaran No. 12 (Jl. Gatot Subroto Km. 5,5) Jatiuwung, Tangerang 15137.

Bahwa, PT Ruhaak Phala Industri (Ltd) adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan Pelaksana Konstruksi.

Bahwa, laporan keuangan PT Ruhaak secara berkala diaudit oleh auditor independen. Terkait laporan keuangan yang berakhir pada tahun buku 2004 dan 2005, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Freddy Pam Situmorang.

Dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan modus merekayasa laporan keuangan tahunan/pembukuan ganda dan melanggar :

- UU No 18 Tahun 2000, Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- UU No 16 Tahun 2000, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
- UU No 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


3. PT MULTI NABATI SULAWESI

PT. MULTI NABATI SULAWESI, alamat Jl. Raya Madidir Bitung, Manado, Sulawesi Utara NPWP : 01.130.661.0-821, bergerak dibidang Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa.

Dugaan korupsi sebagai akibat dari penarikan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Manado, Sulawesi utara. Patut diduga melanggar :

- UU no. 16 tahun 2000, Pasal 39 ayat 3 UU KUP
- UU no. 20 tahun 2001, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


4. PT CITRA BUANA PRAKARSA

PT CITRA BUANA PRAKARSA, yang beralamat Komplek Citra Buana Building, Kampung Seraya, Batu Ampar, Batam, NPWP : 01.762.161.6-215, bergerak dibidang Konstruksi Bangunan.

PT CITRA BUANA PRAKARSA, yang beralamat Komplek Citra Buana Building, Kampung Seraya, Batu Ampar, Batam telah beroperasi sejak tahun 1994.

Bahwa PT CITRA BUANA PRAKARSA, adalah selaku pemilik dari CITRA BUANA CENTRE PARK I yang berlokasi di Kampung Seraya-Batam Island.

Bahwa PT CITRA BUANA PRAKARSA adalah perusahaan yang produktif dan berpenghasilan lumayan, yang sudah barang tentu harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk melakukan pembayaran pajak kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya.
Karena PT CITRA BUANA PRAKARSA berkedudukan di Komplek Citra Buana Building, Kampung Seraya, Batu Ampar, Batam, maka PT CITRA BUANA PRAKARSA melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batam.

Dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melanggar :

- UU No 18 Tahun 2000, Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- UU No 16 Tahun 2000, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
- UU No 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


5. PUTRA JAYA BINTAN

PT PUTRA JAYA BINTAN, yang beralamat Komplek Srijaya Abadi Blok H No. 08 Kepulauan Riau, NPWP : 01.737.548.6-215, bergerak dibidang Konstruksi, merupakan anak cabang dan yang beralamat JL. Raya Kamal No. 14, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, bergerak dibidang Jasa Konstruksi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa ( Engeneering ), kantor pusat.

Bahwa PT PUTRA JAYA BINTAN, sejak tahun 1994 telah berkiprah membangun hunian di kota Batam.

Bahwa PT PUTRA JAYA BINTAN kini tengah mempersiapkan proyek perumahan baru, yakni Pulo Mas yang berlokasi di Batam Centre, yang merupakan proyek pertama PT PUTRA JAYA BINTAN di kawasan itu.

Bahwa kalau dilihat dari uraian di atas PT PUTRA JAYA BINTAN adalah perusahaan yang masih produktif dan berpenghasilan, yang sudah barang tentu harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk melakukan pembayaran pajak kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak diwilayahnya.
Karena PT PUTRA JAYA BINTAN berkedudukan di Komplek Srijaya Abadi Blok H No. 08, Kepulauan Riau, maka PT PUTRA JAYA BINTAN melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batam.
Sedangkan kantor pusat PT PUTRA JAYA BINTAN yang beralamat Jl. Raya Kamal No. 14, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng.

Dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan melanggar :

- UU No 18 Tahun 2000, Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- UU No 16 Tahun 2000, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
- UU No 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


6. PT GUNA ELEKTRO

PT. GUNA ELEKTRO, alamat Jl. Arjuna Utara no. 50 Duri Kepa, Kebom Jeruk, Jakarta Barat, NPWP : 01.310.579.6-035, bergerak dibidang Instalasi Listrik.

Diduga telah merugikan keuangan negara miliaran rupiah , sebagai akibat penarikan RESTITUSI dengan bekerja sama secara rekayasa serta kolusi dengan oknum petugas Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Jakarta Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dan melanggar :

- UU no. 16 tahun 2000, Pasal 39 ayat 3 UU KUP
- UU no. 20 tahun 2001, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


7. FASTRATA BUANA

PT FASTRATA BUANA adalah perusahaan yang berkedudukan di Jl Taman Jatibaru Barat 1-3, cideng, Jakarta Pusat dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 01.548.048.6-028.

Bahwa, PT FASTRATA BUANA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau khususnya untuk produk-produk Kapal Api Group di seluruh wilayah Indonesia.

Dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan modus merekayasa laporan keuangan tahunan/pembukuan ganda dan melanggar :

- UU No 18 Tahun 2000, Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- UU No 16 Tahun 2000, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan
- UU No 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sunset Policy

Jangan Sampai Menyesal Kemudian



Senin, 10 November 2008 07:32
Setelah tawaran fasilitas Sunset Policy berakhir tentunyapenegakan hukum (law enforcement) akan dilaksanakanoleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang berupa pemeriksaan atau penyidikan atas data perpajakan Wajib Pajak (WP) yang tidak diungkapkan, baik sengaja atau tidak, yang pasti disertai dengan sanksi-sanksinya.Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, itulah salah satu ungkapan yang mengandung arti bahwa setiap tindakan atau perbuatan itu hendaknya dipikirkan dahulu baik-baik sebelum dikerjakan agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari. Saat kita diberi kesempatan emas berupa fasilitas yang sangat menguntungkan, pikir kembali untuk melewatkannya.

Fasilitas Sunset Policy yang hanya ada di tahun 2008 inimemberikan tawaran yang sangat menguntungkan bagi yang memanfaatkannya. Disamping memperoleh penghapusan sanksi pajak atas kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi, data dan informasi yang dilaporkan juga tidak akan dianalisis untuk dilakukan pemeriksaan maupun penetapan pajak-pajak lainnya. Intinya, sudah tidak kena sanksi, data tidak akan diungkit-ungkit lagi.

Betapa nyaman bagi yang memanfaatkannya.Lalu bagaimana mereka yang tidak memanfaatkannya? Pasti tidak akan nyaman, bahkan mungkin tidak akan pernah tidur nyenyak. Bagi mereka yang sudah mempunyai penghasilan namun enggan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menyampaikan/ membengkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), jangan sampai menyesal nantinya bila akan terkena sanksi perpajakan yang pasti lebih memberatkan.Seiring dengan berjalannya waktu. Ditjen Pajak pasti akan mengetahui data dan informasi yang tidak diungkapkan oleh WP. Apalagi ada ketentuan Pasal 35A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak.

Artinya, data yang dimiliki Ditjen Pajak akan lebih lengkap sehingga dapat memonitor kebenaran laporan SPT yang disampaikan WP.Data yang dimiliki Ditjen Pajak seperti penghasilan, harta berupa mobil, data keuangan, saham, tanah dan atau bangunan serta data-data lain yang bersifat ekonomi, akan dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak dalam penegakan hukum terhadap WP yang tidak paruh atau bahkan sengaja menghindari pajak.Ditjen Pajak tidak akan segan melakukan penegakan hukum (/aw enforcement) baik melalui pemeriksaan maupun penyidikan seperti yang sudah digencarkan saat ini. Bila diperiksa, kekurangan pembayaran pajak harus dibayar termasuk sanksi-sanksi administrasinya. Pemeriksaan diutamakan untuk seluruh jenis pajak. Selain itu, jika tindakannya telah masuk dalam tindak pidana perpajakan, akibat hukum yang pasti lebih menyusahkan siap menanti Wajib Pajak.

Terobosan mantap

Aparat Pajak Boleh Mencari Data Apa Saja



Selasa, 11 November 2008 08:49
JAKARTA. Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kian agresif mencari celah untuk mendongkrak penerimaan pajak. Yang terbaru, Darmin membolehkan aparat pajak untuk mencari data apa saja kepada siapa saja. Pencarian data itu merupakan bagian dari program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Lewat data itu, aparat pajak bisa mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. "Asal tidak melanggar ketentuan, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayan Pajak (KPP) bisa mencari data apa saja untuk mendorong mendorong kepatuhan pajak," kata Darmin, dalam acara sosialisasi Sunset Policy, Minggu (9/11) malam.Darmin, misalnya, tidak berkeberatan dengan langkah KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok yang meminta para wajib pajak di wilayah itu untuk membetul-kan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2007. Permintaan ini dilayangkan khusus kepada wajib pajak yang memiliki mobil pribadi dengan nilai di atas Rp 200 juta.

Kantor Pelayanan Pajak Se-Indonesia

1. KODE KPP SE-INDONESIA DAN NO TELP SERTA FAX
   Kantor Wilayah
   Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
   Jakarta Selatan 12190
   040
   021
   52904840
   5736066
   KPP Madya Jakarta Pusat
   Jalan Tebet Raya No. 9
   Jakarta Selatan
   073
   021
   8303534
   8306248
   KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
   Ged Probest Jalan Gunung Sahari Raya No.25
   Jakarta Pusat 10720
   025
   021
   6281311
   6281522
   KPP Pratama Jakarta Gambir Dua
   Jalan K.H. Hasyim Ashari No.6-12 Lt 1&2
   Jakarta Pusat 10310
   028
   021
   6343438 6338622
   6334255
   KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga
   Jalan K.H. Hasyim Ashari No.6-12 Lt 3&4
   Jakarta Pusat 10130
   029
   021
   6340905 6340906
   6340908
   KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
   Jalan Batu Tulis Raya No.53-55
   Jakarta Pusat 10120
   074
   021
   3813613 3840886
   3849381
   KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu
   Jalan Kartini VIII No.2
   Jakarta Pusat 10750
   026
   021
   6495194 6241082
   6492446
   KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua
   Ged Probest Jalan Gunung Sahari Raya No.25
   Jakarta Pusat 10720
   075
   021
   9179347 6244981
   9179345
   KPP Pratama Jakarta Kemayoran
   Jalan Merpati Blok B 12 No.6 Komplek Kemayoran Kel. Gunung Sahari Selatan
   Jakarta Pusat
   027
   021
   6541870 6541868
   6541869
   KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih
   Jalan Kwini No.7
   Jakarta Pusat 10410
   024
   021
   3502627 3442783
   3454434
   KPP Pratama Jakarta Menteng Satu
   Jalan Cut Mutia No. 7 Menteng
   Jakarta Pusat 10350
   021
   021
   3924225 3923378
   3924219
   KPP Pratama Jakarta Menteng Dua
   Wisma Bakrie Lt. 1 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B1
   Jakarta Selatan 12920
   071
   021
   5200426 5200031
   5200968
   KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga
   Jalan Kwini No.7
   Jakarta Pusat 10410
   076
   021
   3845211
   3442745
   KPP Pratama Jakarta Senen
   Jalan Kramat Raya No.136
   Jakarta Pusat 10430
   023
   021
   3909025 3909950
   3909944
   KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
   Jalan Penjernihan I No.36
   Jakarta Pusat
   022
   021
   5734727 5735606
   5734738
   KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua
   Jalan K.H Mas Mansyur No.71
   Jakarta Pusat
   072
   021
   31925825
   31925855
   KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
   Jalan K.H Mas Mansyur No.71
   Jakarta Pusat
   077
   021
   31925571
   31925527
   Kantor Wilayah
   Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
   Jakarta Selatan 12190
   050
   021
   5736091
   5736095
   KPP Jakarta Palmerah
   Gedung Menara Supra Jalan S. Parman Kav 76
   Jakarta Barat
   031
   021
   5306515
   5311278
   KPP Jakarta Grogol Petamburan
   Gedung Sucofindo, Jalan Letjen. S. Parman No. 102
   Jakarta Barat
   036
   021
   5655995 5605994 5653313 5660527
   5650139
   KPP Jakarta Tamansari Satu
   Jalan Mangga Besar Raya No.52
   Jakarta Barat 11150
   032
   021
   6294547 6397235 6397362 6397431
   6294548
   KPP Jakarta Tamansari Dua
   Jalan Gajah Mada No.149 ABC Jakarta Barat 11130
   Jakarta Barat 11130
   037
   021
   6251588 6260373 6260777
   6292525
   KPP Jakarta Tambora
   Jalan Kalibesar Barat No.14-15
   Jakarta Barat 11230
   033
   021
   6912512 6912121
   6928564
   KPP Jakarta Cengkareng
   Jalan Lingkar Luar Barat No.10A Cengkareng Timur
   Jakarta Barat 11730
   034
   021
   5402764 5402604
   5402604
   KPP Jakarta Kebon Jeruk
   Jalan Arjuna Selatan (Samping Tol Kebon Jeruk)
   Jakarta Barat 11530
   035
   021
   5355761
   5355760
   Kantor Wilayah
   Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42
   Jakarta Selatan 12190
   060
   021
   5250783 5262919
   5256042
   KPP Jakarta Setiabudi Satu
   Jalan Rasuna Said Blok B Kav. 8
   Jakarta Selatan 12190
   011
   021
   5253706
   5207557
   KPP Jakarta Setiabudi Dua
   Jalan Rasuna Said Blok B Kav. 8
   Jakarta Selatan 12190
   018
   021
   5254237
   5253622
   KPP Jakarta Tebet
   Jalan Tebet Raya No. 9
   Jakarta Selatan
   015
   021
   8296869 8296926 8296958 8296937 8296932
   8296901
   KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu
   Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.14 A
   Jakarta Selatan 12130
   012
   021
   7245785 7245735
   7246627
   KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
   Graha Kanaan (Samping Auto 2000), Jalan T.B. Simatupang No. 18
   Jakarta Selatan 12100
   019
   021
   75917248
   75917238
   KPP Jakarta Kebayoran Lama
   Jalan Ciledug Raya No.65
   Jakarta Selatan 12250
   013
   021
   5843108
   5860786
   KPP Jakarta Mampang Prapatan
   Jalan Raya Pasar Minggu No.1
   Jakarta Selatan 12840
   014
   021
   7949574 7990020 7990016
   7991035
   KPP Jakarta Pancoran
   Menara Saidah Lt. 10-11, Jalan M.T. Haryono Kav. 29-30
   Jakarta Selatan 12270
   061
   021
   79186472 79186474
   79186473
   KPP Jakarta Cilandak
   Jalan T.B. Simatupang Kav. 32
   Jakarta Selatan 12560
   016
   021
   78843522
   78842440
   KPP Jakarta Pasar Minggu
   Jalan T.B. Simatupang Kav. 39
   Jakarta Selatan 12510
   017
   021
   78842674
   78842440
   Kantor Wilayah
   Menara Jamsostek Gedung Selatan Lt. 3-4, Jalan Gatot Subroto No. 38
   Jakarta Selatan
   070
   021
   2525613 2525614
   2526075
   KPP Jakarta Matraman
   Jalan Matraman Raya No.43
   Jakarta Timur 13140
   001
   021
   8566928 8566929
   8566927
   KPP Jakarta Jatinegara
   Jalan Slamet Riyadi Raya No.1
   Jakarta Timur 13150
   002
   021
   8575683 8515689
   8575682
   KPP Jakarta Pulogadung
   Jalan Pramuka Kav.31
   Jakarta Timur 13120
   003
   021
   8580021 8583319
   8581881
   KPP Jakarta Cakung Satu
   Jalan Pulobuaran VI Blok JJ No. 11 Kawasan Industri Pulogadung
   Jakarta Timur 13930
   004
   021
   46826683 46826685 46826686
   46826684
   KPP Jakarta Cakung Dua
   Jalan Pramuka Kav.31
   Jakarta Timur 13120
   006
   021
   85911027 85911028 85911054 85911055
   85911056
   KPP Jakarta Kramat Jati
   Jalan Dewi Sartika No.189 A
   Jakarta Timur 13630
   005
   021
   8090435 8017387
   8091753
   Kantor Wilayah
   Menara Jamsostek Gedung Selatan Lt. 5-6, Jalan Gatot Subroto Kav. 38
   Jakarta Selatan
   080
   021
   2526791 2526792
   2526793
   KPP Jakarta Penjaringan
   Jalan Lada No.3
   Jakarta Barat 11110
   041
   021
   6911784 6911783 6922534
   6904408
   KPP Jakarta Pademangan
   Gedung Datascript Lt. 1, 10-11 Kawasan Niaga Selatan Blok B-15 Kav. 9 Bandar Kemayoran
   Jakarta 10610
   044
   021
   6542526
   6542523
   KPP Jakarta Tanjung Priok
   Jalan Enggano No.2
   Jakarta Utara 14310
   042
   021
   43930646- 43930649
   4357437
   KPP Jakarta Koja
   Jalan Raya Plumpang Semper No. 10A
   Jakarta Utara 14230
   045
   021
   43922083 43922084
   43922085
   KPP Jakarta Kelapa Gading
   Jalan Walang Baru No.10 Semper
   Jakarta Utara 14260
   043
   021
   4373834 4371549 4350935 4371549
   4373836
   Kantor Wilayah
   Gedung Sucofindo Lt.10-11 Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34
   Jakarta Selatan 12780
   090
   021
   79188263 79188276 79188275
   79188290
   KPP Perusahaan Negara dan Daerah (BUMN)
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   051
   021
   7980013 7980021
   7980025
   KPP Penanaman Modal Asing Satu
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   052
   021
   7893767 7941890 7941891
   7975359
   KPP Pananaman Modal Asing Dua
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   055
   021
   7948536
   7948191
   KPP Penanaman Modal Asing Tiga
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   056
   021
   7948462 7948610 7948271 7948588
   7902445
   KPP Penanaman Modal Asing Empat
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   057
   021
   79192244 79192111 79192211
   79192255 79192424 79191777
   KPP Penanaman Modal Asing Lima
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   058
   021
   7982388
   7980024
   KPP Penanaman Modal Asing Enam
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   059
   021
   7974514 7944437 79196748 79197305
   7974516
   KPP Badan dan Orang Asing Satu
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12760
   053
   021
   7988568 7988569 7988570 7988571
   7980022
   KPP Badan dan Orang Asing Dua
   Jalan TMP Kalibata
   Jakarta Selatan 12761
   081
   021
   79194852
   79194852
   KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public)
   Jalan Jend. Sudirman No. 56
   Jakarta Selatan 12190
   054
   021
   5731687 5704581 5703403
   5731205
   Kantor Wilayah
   Jalan Jend. Sudirman No.34
   Serang 42118
   100
   0254
   221075 214545
   200744
   KPP Serang
   Jalan Jend.A. Yani No.141
   Serang
   401
   0254
   200555
   223891
   KPP Tangerang
   Jalan Imam Bonjol No.47
   Tangerang 15113
   402
   021
   5525787 5525785
   5525789
   KPP Serpong
   Jalan Raya Serpong Blok 405 No.4 Sektor 8 Bumi Serpong Damai
   Tangerang 15310
   411
   021
   5373812 5373813 537811
   5373817
   KPP Cibinong
   Jalan Aman No. 1 Komplek Pemda Tk.II Kab. Bogor
   Cibinong 16914
   403
   021
   8753884 8753885 8762984 8762985
   8753883
   KPP Depok
   Jalan Raya Sawangan No. 18 Pancoran Mas
   Kota Depok
   412
   021
   77203901 77203892
   77203175
   KPP Bogor
   Jalan Ir. H. Juanda No.64
   Bogor 16123
   404
   0251
   323424 324574
   324331
   Kantor Wilayah
   Jalan Asia Afrika No.114
   Bandung 40261
   110
   022
   4232198 4231375 4207467
   4235042
   KPP Bandung Bojonagara
   Jalan Asia Afrika No.114
   Bandung 40261
   428
   022
   4224538 4224537
   4230417
   KPP Bandung Cibeunying
   Jalan Purnawarman No.19-21
   Bandung 40117
   423
   022
   4207897 4232765 4232523
   4239107
   KPP Bandung Cicadas
   Jalan Soekarno-Hatta (BY PASS) No. 781 Bandung
   Bandung 40116
   429
   022
   7304525
   7304961
   KPP Bandung Karees
   Jalan Kiara Condong No.372
   Bandung 40275
   424
   022
   7333355 7333180 7337010
   7337015
   KPP Bandung Tegallega
   Jalan Sukarno-Hatta No.216
   Bandung 40223
   422
   022
   6030565 6030566 6005670
   612575
   KPP Cianjur
   Jalan Arif Rahman Hakim No.55
   Cianjur 43214
   406
   0263
   260688 270288 270289
   260688
   KPP Tasikmalaya
   Jalan Sutisna Senjaya No.154
   Tasikmalaya 46114
   425
   0265
   331851 331852
   331852
   KPP Cimahi
   Jalan Raya Barat No.574
   Cimahi 40525
   421
   022
   6650758 6654646 6654256
   6654569
   KPP Sukabumi
   Jalan R.E. Martadinata No.1
   Sukabumi 43111
   405
   0266
   221541 221455
   221540
   KPP Bekasi
   Jalan Sersan Awan Margahayu
   Bekasi 17113
   407
   021
   8800253 8808059 8800367
   8802525 8802563
   KPP Cikarang Satu
   Graha Sucofindo Jalan Raya Cibitung
   Cibitung Bekasi
   413
   021
   88339637
   88339638
   KPP Cikarang Dua
   Jababeka Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7 Cikarang Baru
   Cikarang-Bekasi 17556
   414
   021
   89113603 89113564
   89113604
   KPP Karawang
   Jalan Ahmad Yani No. 17
   Karawang 41312
   408
   0267
   402847 401948
   402145
   KPP Purwakarta
   Jalan Ir. H. Juanda No.1
   Purwakarta 41161
   409
   0264
   206654 206655
   206656
   KPP Cirebon
   Jalan Evakuasi No.9
   Cirebon 45135
   426
   0231
   485927 487169 485375
   487168
   KPP Madya Bekasi
   Menara Pacific Lt.5-6 Lippo Cikarang
   Bekasi
   415
   021
   
   
   Kantor Wilayah
   Jalan Imam Bonjol No.1D
   Semarang 50381
   130
   024
   3544065 3545075 3544055
   3544065
   KPP Tegal
   Jalan Kol. Sugiono No.5
   Tegal 52113
   501
   0283
   351562
   356897
   KPP Pekalongan
   Jalan P. Diponegoro No.35
   Pekalongan
   502
   0285
   422392
   423053
   KPP Semarang Barat
   Jalan Pemuda No.1
   Semarang 50142
   503
   024
   3545422
   3545423
   KPP Semarang Selatan
   Jalan Setiabudi No.3
   Semarang 50254
   508
   024
   7472797
   7471983
   KPP Semarang Timur
   Jalan Ki Mangun Sarkoro No.34
   Semarang 50421
   504
   024
   8414787
   8414439
   KPP Semarang Tengah
   Jalan Pemuda No. 2 Lt.1
   Semarang
   509
   024
   3520211
   3520211
   KPP Salatiga
   Jalan Diponegoro No. 165
   Salatiga
   505
   0298
   312801
   312802
   KPP Kudus
   Jalan Niti Semito
   Kudus 59317
   506
   0291
   443142
   432048
   KPP Pati
   Jalan Diponegoro No.10
   Pati 59112
   507
   0295
   381225
   382279
   Kantor Wilayah
   Jalan Tentara Rakyat Mataram No.31
   Yogyakarta 55231
   140
   0274
   558411 558412 558413 558414
   558415
   KPP Purwokerto
   Jalan Gatot Subroto No.107
   Purwokerto 53143
   521
   0281
   633445 634515 632307 639957
   635265
   KPP Cilacap
   Jalan Mayjen DI Panjaitan No.32
   Cilacap 53212
   522
   0282
   532712 532713 533090 536446
   532714
   KPP Kebumen
   Jalan Arungbinang No. 10
   Kebumen 54312
   523
   0287
   382361 381847 381848
   381846
   KPP Magelang
   Jalan Veteran No.20
   Magelang 56117
   524
   0293
   362430 362280 364516 363925 362481 362420 362439 362148 362482
   364417
   KPP Yogyakarta Satu
   Jalan Panembahan Senopati No.20
   Yogyakarta 55121
   541
   0274
   380415 373403
   380417
   KPP Yogyakarta Dua
   Jalan Kusumanegara No. 9
   Yogyakarta 55166
   542
   0274
   554024 554025 555277
   554023
   KPP Klaten
   Jalan Kopral Sayom (Ring Road)
   Klaten Lor 57431
   525
   0272
   322889 322487 326064 325642 322716 322946 322939
   322889
   KPP Surakarta
   Jalan Kebangkitan Nasional No. 29
   Surakarta 57125
   526
   0271
   728436 717522 724770 718246 718400 720821 724769 714932 712643 715405
   728436
   Kantor Wilayah
   Jalan Dinoyo No.111
   Surabaya 60008
   150
   031
   5615384-89
   5615363
   KPP Surabaya Sukomanunggal
   Jalan Bukit Darmo Golf No.1
   Surabaya 60189
   604
   031
   7347231 7347233
   7347232
   KPP Surabaya Simokerto
   Jalan Kayoon No.28 (Gedung Depan)
   Surabaya 60271
   616
   031
   5479707 5479702 5479709 5479710
   5464366
   KPP Surabaya Krembangan
   Jalan Indrapura No.5
   Surabaya 60175
   605
   031
   3556883
   3556880
   KPP Surabaya Pabean Cantikan
   Jalan Rajawali No. 18-20
   Surabaya 60175
   613
   031
   3521066
   3520423
   KPP Surabaya Genteng
   Jalan Kayoon No.28 (Gedung Belakang)
   Surabaya 60271
   611
   031
   5472930 5473293 5322584 5344613
   5473302
   KPP Surabaya Gubeng
   Jalan Sumatera No.22-24
   Surabaya 60281
   606
   031
   5038188 5031905
   5031566
   KPP Surabaya Sawahan
   Jalan P. Diponegoro No. 148
   Surabaya 60264
   614
   031
   5675211 5665230 5665232
   5666668
   KPP Surabaya Tegalsari
   Jalan Dinoyo No.111
   Surabaya 60008
   607
   031
   5615369 5615385 5615389
   5615367
   KPP Surabaya Wonocolo
   Jalan Dinoyo No.111
   Surabaya 60008
   609
   031
   5615371 5615385 5615389
   5615381
   KPP Surabaya Rungkut
   Jalan Rungkut Industri No. 15
   Surabaya
   615
   031
   8410037 8477106
   8412739
   Kantor Wilayah
   Wisma Sier Lt. 5-6 Jalan Rungkut Industri Raya No. 10
   Surabaya 60265
   160
   031
   8419749 8419759
   8478797
   KPP Sidoarjo Barat
   Jalan Lingkar Barat Gelora Delta PO.BOX 133 KP.61211
   Sidoarjo 61211
   603
   031
   8959700
   8959800
   KPP Sidoarjo Timur
   Jalan Pahlawan No. 55
   Sidoarjo 61212
   617
   031
   8941013 8962890
   8941035
   KPP Mojokerto
   Jalan R.A. Basuni Km.5 Jampirogo-Sooko
   Mojokerto 61361
   602
   0321
   321442 323329
   321441 326359
   KPP Gresik
   Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700
   Gresik
   612
   031
   3956640 3856641 3956586
   3956585
   KPP Bojonegoro
   Jalan Teuku Umar No.17
   Bojonegoro 62111
   601
   0353
   883711 881900
   881380
   KPP Madiun
   Jalan DI Panjaitan No.4
   Madiun 63131
   621
   0351
   464131 459187
   464914
   KPP Pamekasan
   Jalan Abdul Aziz No.142
   Pamekasan 69317
   608
   0324
   322170
   322983
   Kantor Wilayah
   Jalan Letjend. S. Parman No. 100
   Malang 65122
   170
   0341
   403333 403461
   403463
   KPP Malang
   Jalan Merdeka Utara No.3
   Malang 65119
   623
   0341
   361121 361971 365167
   364407
   KPP Kediri
   Jalan Brawijaya No.6
   Kediri
   622
   0354
   682063 682554 687284 682042
   682052
   KPP Tulungagung
   Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17 Beji Boyolangu
   Tulungagung 66212
   629
   0355
   336668 336692
   336687
   KPP Batu
   Jalan Let.Jend. S. Parman No.100
   Malang 65122
   628
   0341
   403411 403541 403547 403548
   403540
   KPP Pasuruan
   Jalan Panglima Sudirman No.29
   Pasuruan 67115
   624
   0343
   410777 424125
   426930
   KPP Probolinggo
   Jalan Mastrip No.169-171
   Probolinggo 67213
   625
   0335
   420472 420473
   420470
   KPP Jember
   Jalan Karimata No 54 A
   Jember 68121
   626
   0331
   324907 324908
   324906
   KPP Banyuwangi
   Jalan Adi Sucipto No.27 A
   Banyuwangi 68416
   627
   0333
   428451 416897
   428452
   Kantor Wilayah
   Jalan Jenderal A. Yani No.1
   Pontianak 78124
   180
   0561
   712692 712635 712785
   712785 711144
   KPP Pontianak
   Jalan Sultan Abdurachman No.1
   Pontianak 78116
   701
   0561
   734580 733476 736340 734075
   734026
   KPP Singkawang
   Jalan Gusti Sulung Lelanang No.35
   Singkawang 79123
   702
   0562
   633510 636958
   635511
   Kantor Wilayah
   Jalan Lambung Mangkurat No.21
   Banjarmasin 70111
   731
   0511
   3354536 3352884 3354963 3354208 3354318 3354731
   3354632
   KPP Banjarmasin
   Jalan Lambung Mangkurat No.21
   Banjarmasin 70111
   731
   0511
   3352884 3354963
   3354632
   KPP Banjarbaru
   Jalan Jend. A. Yani Km. 33,5 Komplek Citra Megah
   Banjarbaru
   732
   0511
   4782833
   4780963
   KPP Palangkaraya
   Jalan Yos Sudarso No 5
   Palangkaraya 73111
   711
   0536
   3235711 3235712
   3221028
   KPP Sampit
   Jalan Jend. Ahmad Yani No.7
   Sampit 74322
   712
   0531
   21228
   21308
   Kantor Wilayah
   Gedung Keuangan Negara Lt.3 Jalan Jend. A. Yani No.68-69
   Balikpapan 76113
   190
   0542
   427268 427269 427270 ext 332
   421900
   KPP Balikpapan
   Jalan Ruhul Rahayu Ring Road
   Balikpapan 76115
   721
   0542
   876088
   871339
   KPP Samarinda
   Jalan M.T. Haryono No. 17
   Samarinda 75117
   722
   0541
   754312 760402
   754313
   KPP Bontang
   Jalan Jenderal Sudirman No.54
   Bontang 75311
   724
   0548
   25300 20139
   27716
   KPP Tarakan
   Jalan Jend. Sudirman No.104
   Tarakan 77121
   723
   0551
   23827 23830
   51130
   Kantor Wilayah
   Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN
   Makassar 90232
   200
   0411
   456131 456132
   456976
   KPP Makassar Utara
   Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN
   Makassar 90232
   801
   0411
   456954
   456132
   KPP Makassar Selatan
   Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN
   Makassar 90232
   805
   0411
   441681
   441259
   KPP Pare Pare
   Jalan Jend. Sudirman No.49
   Pare Pare 91921
   802
   0421
   22866
   22243
   KPP Palopo
   Jalan Merdeka No.55
   Palopo
   803
   0471
   21060
   22582
   KPP Kendari
   Jalan Saranani Kel. Wua-Wua Nomor.188
   Kendari 93117
   811
   0401
   325550
   26230
   Kantor Wilayah
   Jalan 17 Agustus No.17
   Manado 95119
   210
   0431
   851803 851785 851473 851411 850343 861015
   862742 851803
   KPP Manado
   Jalan Gunung Klabat
   Manado 95117
   821
   0431
   851621 863597 862280
   852622
   KPP Gorontalo
   Jalan Arif Rahman Hakim
   Gorontalo 96128
   822
   0435
   830010 831035
   830009
   Kantor Wilayah
   Jalan Diponegoro No.40
   Palu 94221
   831
   0451
   460325
   460682
   KPP Palu
   Jalan Prof. M. Yamin No.94
   Palu 94112
   831
   0451
   421625 421725
   422730
   KPP Luwuk
   Jalan Yos Sudarso No.14
   Luwuk 94715
   832
   0461
   21052 22207
   22098
   Kantor Wilayah
   Jalan Kapten Tantular No. 4 GKN II
   Denpasar 80235
   220
   0361
   263893 263894 221455 263896 2310313
   263895
   KPP Denpasar Barat
   Jalan Raya Puputan No.13 Renon
   Denpasar 80234
   901
   0361
   240375 239985 239638 239831 240281
   239351
   KPP Denpasar Timur
   Jalan Kapten Tantular No. 4 GKN II
   Denpasar 80235
   903
   0361
   221304 221214 221237 221303
   221285
   KPP Singaraja
   Jalan Udayana No. 10 GKN
   Singaraja 81116
   902
   0362
   22135 27380 21949
   22241
   KPP Mataram
   Jalan Raya Langko No.74
   Mataram 83114
   911
   0370
   633006
   633724
   KPP Raba Bima
   Jalan Soekarno-Hatta No.177
   Raba Bima 84115
   912
   0374
   44123 44124
   43227
   KPP Maumere
   Jalan El Tari
   Maumere 86113
   921
   0382
   21857
   21373
   KPP Kupang
   Jalan Palapa No.8
   Kupang 85111
   922
   0380
   821591
   833211
   KPP Sumbawa Besar
   Jalan Garuda No. 109
   Sumbawa Besar 84312
   913
   0371
   626393
   21230
   Kantor Wilayah
   Jalan A. Yani No.8 GKN
   Jayapura 91111
   230
   0967
   534435 523894 535735 521609 537596
   535814
   KPP Ambon
   Jalan Raya Pattimura 18 GKN
   Ambon 97124
   941
   0911
   344345 341078
   344362
   KPP Ternate
   Jalan Yos Sudarso No.288
   Ternate 97112
   942
   0921
   21070 21352
   22358
   KPP Sorong
   Jalan Jend. Sudirman No.26
   Sorong 98415
   951
   0951
   321492 321050 323130 321417
   322424
   KPP Jayapura
   Jalan A. Yani No.8 GKN
   Jayapura 91111
   952
   0967
   535720 534360 535719 531981
   534145
   KPP Timika
   Jalan Cendrawasih SP. II
   Timika 99910
   953
   0901
   323369 323453 323603
   323083
   Kantor Wilayah
   Jalan Medan Merdeka Timur 16
   Jakarta Pusat 10110
   240
   021
   3524015
   3520680
   KPP WP Besar Satu
   Jalan Medan Merdeka Timur 16
   Jakarta Pusat 10110
   091
   021
   3524050
   3524008
   KPP WP Besar Dua
   Jalan Medan Merdeka Timur 16
   Jakarta Pusat 10110
   092
   021
   3524010
   3521123

Asa

Ketika nur menyelubungi roh cinta
Jiwa merana tertiup topan yang tak terkira
Asa terpatri dalam rimba qolbu
Musafir cinta terdampar dlm riuhnya gemuruh yg menyesakkan dada
Awan kelabu menusuk mata,
Hingga tak mampu menatap indahnya syair tubuhmu
Oh…”na….renggutlah jiwaku
Hempaskan tubuhku kedalam ruang qolbumu

Na….
Aku tak berdaya menahan badai asmara
Yang tertancap dalam rasa
Engakaulah belahan jiwaku
Cahaya dalam gelapnya hidupku

Na….
Setiap gerak tubuhmu terasa dlm ragaku
Setiap tuturmu terukir dalam memori
Setiap senyummu menyelimuti relung hatiku

Na…
Aku tak sanggup jauh darimu
Engkau adalah nafasku
Engkau adalah asa ku
Aku ingin selami samudera hidup bersama mu

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk adalah perseroan yang berkedudukan di Jl Letjen S Parman Kav 106 Jakarta, 11440 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.568.6-036.

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Konstruksi Gedung. Laporan keuangan PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk secara berkala diaudit oleh auditor independen. Terkait laporan keuangan yang berakhir tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RSM AAJ Associates.

Dugaan korupsi yang dilakukan jajaran direksi PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk, dengan modus merekayasa pembukuan laporan tahunan/pembukuan ganda untuk menghindari pajak penghasilan (PPh) sehingga merugikan negara miliaran rupiah.

Bahwa, modus yang dilakukan untuk menghindari pembayaran Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah dengan cara membuat laporan penempatan modal saham yang berbeda antara laporan keuangan tahunan perusahaan dengan laporan keuangan yang dilaporkan ke Ditjen Pajak. Sehingga laba bersih atau keuntungan perusahaaan menjadi lebih kecil.